Relawan GB DKI "Dukung Jokowi Nyapres"

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan guru bantu DKI Jakarta mendatangi kantor Balaikota untuk menemui Gubernur Joko Widodo guna mengadukan nasibnya Selasa sore kemarin. Mereka berharap bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Beruntung mereka sempat bertemu pria yang karib disapa Jokowi itu. Mobil yang membawa Jokowi yang beranjak keluar untuk menuju wilayah Petogogan, Jakarta Selatan berhenti. Dia pun membuka kaca mobilnya.

"Kami hanya ingin berikan petisi ini. Dan kami mendukung pencapresan bapak. Supaya lebih memudahkan pengangkatan kami," kata koordinator guru bantu Elis Sukmawati kepada Jokowi di depan pagar Balaikota DKI Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Namun, Jokowi justru kebingungan. Menurutnya, tuntutan para guru itu merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kok demonya ke sini? Itu kewenangannya ada di MenPAN atau di saya? Di MenPAN itu," ucap Jokowi.

Lalu apa jawab sang guru?

"Kami ini bukan berdemo untuk bapak. Kami hanya menyampaikan aspirasi kami. Kami mendukung 100 persen bapak jadi presiden," kata Elis.

"Hidup pak Jokowi! Hidup Pak Jokowi!," teriak yang lainnya.

Sejurus kemudian Jokowi menerima petisi yang diberikan para guru bantu DKI Jakarta. "Sudah saya terima ya," pungkas Jokowi.

Survei Indikator Politik Indonesia ; 69 % Warga Jakarta Dukung Jokowi Nyapres

Relawancapresjokowi.com - Tidak semua warga DKI mendukung Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, sebanyak 69 persen warga DKI mendukung Gubernur Jakarta itu maju sebagai calon presiden.

"76 persen warga di tingkat nasional mendukung Jokowi dicalonkan sebagai presiden. Sedangkan hanya 69 persen warga DKI yang mendukung dia," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/3).

Menurut dia, kemampuan Gubernur DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta tidak hanya mengesankan warga DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat di tingkat nasional. Pihaknya mencontohkan beberapa kebijakan pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar sangat diapresiasi oleh warga DKI dan masyarakat Indonesia secara umum.

"Jadi argumen etis yang dipersoalkan sebagian elite jika Jokowi maju sebagai capres, tidak berpengaruh terhadap opini masyarakat," katanya.

Sementara tingkat kepuasan warga DKI Jakarta atas kinerja Jokowi sebagai gubernur memperlihatkan lebih dari 80 persen merasa puas atau sangat puas.

Survei Indikator memperlihatkan, dari daftar enam nama yang digadang-gadang sebagai bakal capres, Jokowi berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 41,5 persen. Di peringkat kedua, terdapat Prabowo dengan 16,3 persen dukungan, selanjutnya berturut-turut Wiranto 9,8 persen, Aburizal Bakrie 8,8 persen, Megawati 6,6 persen dan Dahlan Iskan 2,5 persen.

Survei tersebut melibatkan 2.050 responden yang memiliki hak pilih dan diambil secara acak, dari 33 provinsi. Hasil survei memiliki margin of error sebesar 2,4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Proses wawancara hingga analisis berlangsung dari 18 Januari - 2 Februari 2014. Survei tersebut merupakan kerja sama Indikator Politik Indonesia dengan Rumah Kebangsaan.

Keluarga Gelar Doa Bersama Dukung Jokowi Nyapres

Relawancapresjokowi.com. Keluarga besar Jokowi menggelar doa bersama setelah deklarasi Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden PDIP. Acara doa bersama tersebut dilakukan di Plaza Sriwedari Solo, Senin malam (17/3/2014).

Kegiatan doa bersama itu dihadiri ratusan jamaah Ar Risalah Solo. Mereka melakukan zikir, salawat, dan doa bersama. Sementara, keluarga Jokowi yang hadir antara lain ibunda Jokowi, Sujiatmi, beserta adik kandung Jokowi, Idayati.

Selain keluarga, acara itu juga dihadiri salah satu calon legislatif PDIP DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, Darmawan Prasodjo. Meski sempat diguyur hujan sejak sore, ratusan jamaah tetap hadir dalam acara tersebut.

"Acara doa bersama digelar untuk mendoakan Jokowi dalam pencapresan ini. Yang meminta untuk menggelar acara doa bersama ini juga Jokowi," kata Sujiatmi ketika ditemui usai mengikuti doa bersama di Plaza Sriwedari Solo.

Dia menjelaskan permintaan putra sulungnya untuk menggelar doa bersama itu disampaikan melalui sambungan telepon pada hari Minggu kemarin. "Dia telepon meminta keluarga untuk menggelar doa bersama untuk pencapresannya," ujar Sujiatmi.

Jokowi dijagokan oleh PDIP sebagai calon presiden yang akan maju dalam pilpres mendatang. Pengumuman pencapresan itu keluar pada hari Jumat lalu melalui surat mandat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ada Sinyal Megawati "RESTUI JOKOWI" jadi Capres PDIP

Relawancapresjokowi.com - Teka-teki siapakah calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan, tampaknya semakin terkuak lebar. Setelah dipercaya membacakan pidato Bung Karno 'dedication of live' saat pembukaan Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga kerap diajak jalan-jalan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri keliling daerah menjadi semakin jelas.

Bahkan kemarin, Jokowi diajak mantan presiden RI ke lima ini berziarah ke makam Bung Karno di Bendogerit, Blitar, Jawa Timur. Tidak sekadar nyekar, banyak kalangan percaya kalau ajakan Megawati kepada Jokowi ke makam Bung Karno sebagai bentuk 'izin resmi' untuk pencalonan Jokowi sebagai RI-1.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi memprediksikan langkah pencalonan Jokowi sebagai capres semakin mulus dan tinggal menghitung hari usai nyekar bareng dengan Megawati.

"Jika mau dicermati, politik Megawati sangat kental dengan tradisi Jawa sehingga acara nyekar bareng ini dimaknai sebagai permintaan izin dan restu dari mendiang ayahnya. Setiap menghadapi persoalan penting, Megawati selalu mengadu kepada ayahnya. Bisa jadi, Mega ingin membaca lebih jauh keinginan Bung Karno. Di antara putra-putri Bung Karno, Megawati-lah yang sering mengunjungi makam Putra Sang Fajar di Blitar," ujar Ari Junaedi yang pernah lama berada di ring-1 Megawati ini.

Menurut pengajar di Program Pascasarjana UI, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dr Soetomo Surabaya dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta ini, insting politik Megawati soal kapan pencapresan Jokowi pasti nantinya akan disambut gegap gempita kader-kader banteng moncong namun ditanggapi "ngeri-ngeri sedap" oleh capres-capres parpol lain.

"Semakin bisa dipastikan kapan pencapresan Jokowi maka intensitas serangan terhadap Jokowi akan semakin gencar dilakukan oleh kompetitornya yang merasa kalah segala-galanya dengan Jokowi. Jokowi belum capres saja, black campaign saja sudah masif dilancarkan. Tetapi ada juga parpol-parpol yang memilih langkah soft politic dengan PDIP yakni mengajak koalisi, ini terlihat dari ajakan PKB misalnya," tandas Ari.

Yang jelas usai nyekar bareng Megawati dengan Jokowi, pentas politik nasional jelang pemilu legislatif 9 April mendatang akan semakin ingar bingar dengan berbagai manuver.

PDIP Akan "Bangkrut" Jika Tidak Capreskan Jokowi

Relawancapresjokowi.com - Nama Joko Widodo (Jokowi) dalam sejumlah survei masih bertengger dalam posisi puncak sebagai Capres 2014. Namun, PDI Perjuangan hingga saat ini masih belum menentukan sikap. Padahal hampir sebagian besar akar rumput PDIP di berbagai pelosok tanah air mendukung pencalonan Jokowi sebagai Capres 2014 mendatang.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, begitu banyak momentum positif yang terlewatkan PDIP karena terlalu lambat mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres. Karena terlalu lamban, PDIP menjadi rentan sasaran tembak pollitik dari partai-partai politik lain.

"Jokowi harus diakui kini menjadi magnet politik baru tetapi sayang terbuang percuma karena disia-siakan partainya sendiri. Kalau Jokowi tidak seksi di mata para partai politik lain, tidak akan mungkin nama Jokowi dipinang bahkan dihantam dengan upaya mendegradasikan mantan Walikota Solo ini," ujar Ari saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (8/3).

Ari menegaskan, jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi sebagai capres, maka dipastikan partai berlambang kepala banteng itu mengalami kerugian yang besar alias bangkrut. PDIP dianggap sebagai partai yang tidak mampu mengambil momentum.

Lebih lanjut, Ari mengaku, memang partai-partai politik sangat berkepentingan agar PDIP tidak mencalonkan Jokowi karena kalau Jokowi maju hampir dipastikan capres yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu akan layu sebelum pemilu. Pengajar Program Pascasarjana UI itu menegaskan, jika Jokowi segera diumumkan sebagai capres maka PDIP dan Megawati Soekarnoputeri akan sangat diuntungkan.

"PDIP akan semakin mudah meraup suara terbanyak di Pemilu Legeslatif dan nama Megawati akan dikenang sebagi pembuka gerbang estafet kepemimpinan di PDIP. Hanya sayangnya, pemahaman yang sangat mudah ini dibuat sulit oleh elit-elit PDIP sendiri. Akibatnya Megawati tidak mendapat suara obyektif dari akar rumput karena aspirasi itu terdistorsikan oleh elit-elit PDIP demi kepentingan pribadi," jelas Ari.

"Jangan heran, justru ada kader PDIP yang tidak ingin Jokowi jadi Presiden karena mengusik kepetingan pribadinya. Mereka memakai argumen, Jokowi akan melenyapkan trah Soekarno di PDIP. Padahal semut pun tahu kalau Jokowi itu anak ideologisnya Bung Karno. Tanpa Jokowi, PDIP akan bangkrut secara politik. PDIP harus siap-siap lagi menjadi oposisi," tutupnya.

Charta Politi ; Sekarang Era Jokowi Bukan Megawati

Relawancapresjokowi.com - PDI Perjuangan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai juru kampanye nasional dalam pemilu 2014. Jokowi lebih digadang-gadang dan lebih menjadi andalan dibanding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendongkrak perolehan suara dalam pileg atau pun pilpres.

"Dalam kontek capres bukan lagi eranya Bu Mega. Alasan utama memilih PDIP karena Jokowi. Jadi bukan eranya ibu Mega," ujar Direktur Eksekutif Charta Politik, Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Yunarto, ada dua sisi yang harus dibedakan antara Megawati dan Jokowi. Megawati lebih mampu mempersatukan seluruh kader PDIP, sedangkan Jokowi sebagai faktor elektoral pendongkrak suara.

Diakui, memang nama Jokowi lebih dahsyat dibanding Megawati dalam mempengaruhi pemilih. Sehingga, tidak salah bila Jokowi didaulat sebagai tim inti juru kampanye nasional untuk PDIP.

"Tetapi di sisi lain, nama besar Bu Mega jadi faktor pemersatu partai. Sehingga Bu Mega terlihat negarawan. Elemen bangsa menunggu keputusan Bu Mega siapa yang akan maju sebagai capres," jelas Yunarto.

Memang tidak ada larangan bagi Megawati untuk kembali maju sebagai capres 2014. Terlebih, Megawati dapat memanfaatkan kader-kader muda PDIP yang amat potensial seperti halnya Jokowi, Ganjar, Rieke dan lainnya.

"Tetapi bukan eranya Bu Mega lagi," tandasnya.

Sidarto ; "Momen Pengumuman Pencapresan Jokowi Lebih Baik Sebelum Pileg"

Relawanindonesaibaru.com - Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto, mengimbau kepada semua elite dan kader partai untuk tidak berusaha membatasi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap deklarasi bakal capres yang diusung untuk 2014. Hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo yang menyebutkan bahwa deklarasi capres PDI Perjuangan akan dilakukan setelah Pileg 9 April 2014.

"Sementara kita paham bahwa pemilihan momentum tersebut akan berdampak berbeda terhadap potensi perolehan suara PDIP di pemilu legislatif," ujar Sidarto saat dihubungi, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Sidarto, otoritas untuk deklarasi capres PDIP sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Termasuk apakah deklarasi capres momentumnya akan dilakukan sebelum pileg atau sesudahnya.

Lebih lanjut, Sidarto yang juga Ketua MPR itu menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah tentu paham bahwa deklarasi sebelum pileg 2014 akan mengantar PDIP kepada kehendak untuk menang sebanyak-banyaknya di Pemilu.

"Dan ini sesuai kehendak kita semua untuk mewujudkan Indonesia Hebat," tegasnya.

Oleh karena itu, Sidarto amat yakin bila Ketua Umum Megawati akan bijak menangkap momentum yang terbaik dan menguntungkan PDIP dalam Pemilu 2014 ini.

Sehingga, dirinya berharap seluruh internal PDIP tidak mendahului kehendak Megawati soal kapan momentum deklarasi capres itu akan dilakukan. Terutama karena Megawati sendiri sudah memberi statement bahwa deklarasi bisa dilakukan sebelum atau sesudah pileg.

"Jadi baiknya kita dukung saja Ketua Umum untuk mengambil putusan yang jernih dan berdampak positif bagi PDIP dan bangsa," tutupnya.